"Setelah dilantik kita akan mengundang sahabat dan mitra kerja yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menjalin komunikasi yang baik agar tercipta Batang yang aman dan kondusif dalam menjalankan pemerintahan". Hal tersebut disampaikan Bupati Batang Wihaji setelah selesai dilantik oleh  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Senin,22/5 yang berlangsung di Gedung Grahadika Bhakti Praja Kantor Gebernur Semarang.

 Selain itu juga kita akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk menyamapaikan visi - misi kami lima tahun kedepan agar nanti diterjemahkan sebagai pelaksana teknis unyuk melaksanakan program kami.

"untuk target kami tidak ada tapi yang kami tekankan program prioritas yaitu santunan kematian bagi masyarakat miskin, yang akan kami dahulukan diperencanaan  tahun 2018, hal ini sebagai wujud terimakasih pemerintah kepada rakyat karena telah membantu membayar pajak, dan besarnya Rp.5 juta hingga 1 juta" kata Wihaji

Di sampaikan juga oleh Wihaji yang menyatakan tidak ada program 100 hari, karena baginya pemerintah diukur dengan 100 hari, karena harus ada perencanaan, pelaksanaan yang juga harus membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) yang membutuhkan waktu.

" inikan Pemerintah atau Negara yang menurut saya tidak bisa di ukur 100 hari, sesuai dengan program prioritas kita lima tahun kedepan." Kata Wihaji

Sementara Wakil Bupati Suyono menyatakan," kita akan melakukan kerja bersama dan tidak ada sekat diantara kita dengan Bupati karena kita satu paket satu pemikiran untuk menuju Kabupaten Batang yang lebih baik dan dinamis." Jelas Suyono.

Suyono juga menyampaikan akan segara merealisasikan program mobil ambulan satu unit perdesa, hal ini untuk mempercepat pelayanannya penanganan dini kesehatan bagi masyarakat.

" selain itu juga akan memberikan anggaran tunjangan untuk apresiasi kepada guru madin sebagai pencetak moral dan mencerdaskan anak bangsa" janjinya.

Dalam kesempatan tersebut juga dikatakan oleh Wihaji dan Suyono yang mengatakan program diluar prioritas tapi menjadi kewajiban pemerintah dalam percepatan infrastruktur yang selama ini dianggarakan banyak namun kebutuhanya sangat banyak. 

" setahu saya infrastruktur jalan yang rusak hampir 25 km yang butuh anggaran sekitar 200 milyar dan karna uang kita tidak ada, kita juga akan berusaha mencari dana karena itu kewajiban kita." Jelas Wihaji.

Dalam kesempatan tersebut juga mengatakan akan mempercepat peraturan daerah Tata Ruang Wilayah karena itu penting bagi investor untuk membuka lapangan pekerjaan." kita akan percepat perda RTRW dan wajib selesai di tahun 2017 karena kita diatur oleh waktu yang berdasrkan undang - undang lima tahun sekali." Katanya. 

(Edo/Humas)