Batang Suasana hangat menyelimuti hari pertama masuk sekolah pasca-libur panjang Idulfitri. Namun, ada yang berbeda di dapur-dapur sekolah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinanti-nanti rupanya belum mengepulkan asap di hari perdana ini.
Tradisi Sarapan Sego Megono Mengawali Pembahasan Permasalahan Pemerintahan Daerah
Copyright © berita.batangkab.go.id
Pj Bupati Batang Siswo Laksono mengawali tradisi sarapan sego megono bersama Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Foto : Edo Solihun/Humas
Pj Bupati Batang Siswo Laksono, mengawali tradisi sarapan sego megono bersama Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dan Camat se-Kabupaten Batang yang berlangsung di aula Kantor Bupati setempat, Senin (15/5).
Pj.Bupati Batang Siswo Laksono menyampaikan bahwa kegiatan makan nasi megono dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga tetap terjaganya tali silaturahim dan komunikasi untuk membahas permasalahan di Kabupaten Batang.
“Kegitan ini kami harapkan tetap terjaga dan terus berlanjut, selain kebersamaan juga untuk menjalin komunikasi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada hari itu dan diselesaikan hari itu juga untuk di ambil kebijakannya,” Kata Pj Siswo Laksono.
Lebih lanjut dalam kegiatan tersebut Siswo Laksono membahas terkait dengan kegiatan di tahun 2016 yang masih ada kegiatan yang gagal terkait proyek pembangunan yang ada 14 kontrak yang nilainya hampir dua milyar. “Ini memang suatu hal yang sangat tinggi, namun sebenarnya hal ini bisa dicegah dan saya tidak menginginkan di tahun 2017 terjadi lagi,” pinta Siswo Laksono.
Agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan terlaksana dengan sesuai aturan yang berlaku, Siswo berharap kepada Asisten Sekda untuk lebih aktif lagi memanggil OPD agar diketahui kesulitan-kesulitan yang terjadi, sehingga sejak awal sudah diketahui proyek ini akan bermasalah, kontraktor akan bertindak curang dan sebagainya.
“kalau hanya dibuat daftar hitam, rekanan begitu masuk dalam daftar hitam mereka sudah memiliki WTB dan ini suatu perbuatan kecurangan yang wajib kit waspadai bersama sehinga kedepan Kabupaten Batang tidak dirugikan terhadap pelaksanaan proyek-proyek dimenangkan oleh persusahaan yang tidak bertangung jawab,” kata Siswo Laksono.
Diharapkan juga untuk Unit Pelayanan Pengadaaan (ULP) untuk tidak takut dengan siapapun dalam proses lelang secara elektronik, karena dulu pernah ada permasalahan dengan server komputer yang tidak bisa buka. Hal seperti ini menjadi masalah dan kedepan diharapkan tidak terjadi lagi.
“Kedepan perlu di lakukan pembinaan-pembinaan dan pengetatan pada waktu cek ketersediaan alat ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, juga pembinaan kepada petugas-petugas ULP dan diperketat sehingga dapat melakukan tugas sesuai dengan janji ASN. Dan saya minta di tahun 2017 tidak ada lagi proyek yang tidak bisa dilaksnakan,” tegas Siswo Laksono.
Tim Reportase :
Rilis : Edo Solihun
Editor : Lukman Hadi Lukito
Berita Lainnya
30 Mar 2026
Jumadi
99
Pj. Gubernur Jawa Tengah melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Batang
13 Des 2025
Jumadi
411
Batang Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Batang memastikan tidak akan menggelar pesta kembang api maupun perayaan malam pergantian tahun.
11 Des 2025
Jumadi
50
Batang - Keluhan soal kondisi jalan rusak kembali mencuat dalam agenda Sambang Desa yang digelar Pemerintah Kabupaten Batang di Alun-Alun Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Senin (8/12/2025).
08 Des 2025
Jumadi
137
Batang - Bupati Batang M Faiz Kurniawan meminta masyarakat segera melapor jika menemukan pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Imbauan itu ia sampaikan saat kegiatan Sambang Desa di Alun-alun Bawang, Kabupaten Batang, Senin (8/12/2025).
08 Des 2025
Jumadi
127
Batang - Setelah penantian panjang hingga bertahun-tahun, akhir 2.818 tenaga honorer Pemkab Batang mendapatkan angin segar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu. Peningkatan status tersebut dibuktikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) yang menjadi bukti komitmen untuk memberikan hak-hak yang layak, kepada pekerja di lingkungan Pemkab Batang.
08 Des 2025
Jumadi
183
