Populasi penduduk di Indonesia kian hari kian bertambah, otomatis hal ini membuat pemerintah harus berpikir keras agar kecukupan pangan bagi warganya tetap terpenuhi. Pemkab. Batang dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) mengadakan sosialisasi kepada penyuluh pertanian swadaya agar kapasitas para penyuluh dalam rangka menjaga ketahanan pangan dapat terlaksana. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabid. Pengembangan SDM Kelembagaan Pertanian (PSKP) Ir. Yoyok Waluyo WR yang mewakili Kepala Dispertanak Batang, Setyo Budiyanto, SP dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Siti Rifatun,SP pada Rabu (5/4) pagi di Gedung Pramuka.

 Kabid PSKP Ir. Yoyok Waluyo WR mengatakan “konsentrasi pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani tidak hanya memproduksi padi, jagung dan kedelai saja tapi sekarang ditambah dengan cabai, bawang, tebu dan dagng.”

Para penyuluh yang hadir sebanyak 60 penyuluh dari 8 kecamatan, yang diharapkan dapat mensukseskan program pemerintah dan meningkatkan pendapatan petani. “Sistem Jajar Legowo (Jarwo) Super  21 membuat ruang terbuka dan sinar matahari semakin optimal sehingga hasil yang didapat semakin maksimal,” kata Setyo Budiyanto, SP saat menyampaikan materi Manfaat system Jarwo Super kepada para penyuluh pertanian.

“Sistem Jarwo 21 adalah mengimplementasikan beberapa teknologi dan mesin sehingga tidak memakan waktu lama,” terang Setyo.

Petani dapat menggunakan varietas padi inpari 32 yang berpotensi menghasilkan lebih banyak, namun mempunyai sedikit kelemahan agak peka   terhadap hama wereng coklat. Sedangkan inpari 30 dan 33 jauh lebih tahan terhadap hama wereng. Namun kembali lagi semua varietas memiliki kelebihan dan kekurangan.

Setyo menambahkan Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) dapat mengajukan proposal ke BPTP guna memperoleh benih varietas baru tersebut. Sementara Siti Rifatun, SP bersama timnya akan melakukan verifikasi terhadap Gapoktan yang akan menerima bantuan.

Menyinggung tugas dari PT. Swadaya (para penyuluh pertanian), Rifatun menyampaikan “Para penyuluh harus melakukan pendampingan kepada petani, bekerjasama dengan PNS dan PHL  menyusun rencana kerja, melaksanakan penyuluhan program pertanian, membemtuk Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menunjang kinerja para penyuluh dan berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)”. (Heri Abirawa/MC)