Batang Suasana hangat menyelimuti hari pertama masuk sekolah pasca-libur panjang Idulfitri. Namun, ada yang berbeda di dapur-dapur sekolah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinanti-nanti rupanya belum mengepulkan asap di hari perdana ini.
Forum OPD : Rencana Kegiatan Pembangunan Tidak boleh Tumpang Tindih Di OPD
Copyright © berita.batangkab.go.id
Plt. Bupati memberikan sambutan dalam Forom OPD
Batang - Forum Organisasi Perangkat Daerah yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Batang Selasa 14/3/17, kegiatan tersebut sebagai ajang usulan rencana program pembangunan Infastruktur Pengembangan Wilayah Tahun 2018.
Plt. Bupati Batang Nasikhin mengatakan, "Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 jangan dijadikan kegiatan rutinitas saja, tapi kegiatan ini sebagai amal jariah kita yang manfaatnya akan terus berjalan dan di manfaatkan oleh masyarakat".
"Kegiatan ini sebagai ajang usulan rencana pembangunan Tahun 2018 dengan mensinkronkan masing masing opd, sehingga rencana tersebut dapat tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih dengan OPD yang lain serta sesuai dengan tupoksi dan kewenanganya." kata NasikhinDitegaskan juga oleh Plt Bupati, Sinkronisasi sangat penting karna hal ini sangat dapat menghemat anggaran, sehingga program pembangunan bisa tepat sasaran dengan efektif, efisien dan ekonomis.
"Dalam usulan program kegiatan pembangunan juga harus di sesuaikan dengan perencana difenisisubstansi perencanan visi misi Bupati terpilih, rencana kegiatan provinsi dan kegiatan nasional dan indikatornya harus jelas, dengan melihat dimensi substansi, dimensi waktu, dimensi Prediksi kemampuan anggaran." Kata Nasikhin.
Ketua DPRD Kabupatn Batang Mengatakan, Forum OPD merupakan tahapan rencana program pembangunan yaang harus di lalui, sehingga jangan bosan dengan kegiatan ini karena ini aturan yang harus di lalaui. “ kalau kegiatan ini tidak di lalui atau dilaksanakn malah akan jadi masalah”. Kata Imam Teguh Raharjo.
Ketua DPRD juga memberkan saran kepada OPD yang hadir agar dalam mengusulkan rencana kegiatan pembangunan, seharusnya bisa memisahkan antara kegiatan yang bisa dibiayai oleh APBD dengan Dana Desa.
“Karena domain APBD dengan Dana Desa harus dipisahkan sehingga Dana Desa bisa optimal di tingkat Desa, karena nantinya dana desa sangat besar sehingga ada kesinambungan sinergi”. Kata Imam Teguh Raharjo.
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Batang Sabino Suwondo menyampaikan bahwa forum OPD bertujuan untuk mensinkronkan prioritas pembangunan dari berbagai Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Renja OPD), Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Rancangan Renja OPD.
Menyesuaikan prioritas Rancangan Renja OPD dengan plafon/pagu dana OPD yang termuat dalam prioritas Pembangunan Daerah dalam Rancangan RKPD, mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi OPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja OPD. (edo)
Berita Lainnya
30 Mar 2026
Jumadi
102
Pj. Gubernur Jawa Tengah melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Batang
13 Des 2025
Jumadi
412
Batang Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Batang memastikan tidak akan menggelar pesta kembang api maupun perayaan malam pergantian tahun.
11 Des 2025
Jumadi
51
Batang - Keluhan soal kondisi jalan rusak kembali mencuat dalam agenda Sambang Desa yang digelar Pemerintah Kabupaten Batang di Alun-Alun Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Senin (8/12/2025).
08 Des 2025
Jumadi
138
Batang - Bupati Batang M Faiz Kurniawan meminta masyarakat segera melapor jika menemukan pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Imbauan itu ia sampaikan saat kegiatan Sambang Desa di Alun-alun Bawang, Kabupaten Batang, Senin (8/12/2025).
08 Des 2025
Jumadi
128
Batang - Setelah penantian panjang hingga bertahun-tahun, akhir 2.818 tenaga honorer Pemkab Batang mendapatkan angin segar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu. Peningkatan status tersebut dibuktikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) yang menjadi bukti komitmen untuk memberikan hak-hak yang layak, kepada pekerja di lingkungan Pemkab Batang.
08 Des 2025
Jumadi
184
