Batang - Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bersama Ketua TP PKK Batang Faelasufa Faiz meninjau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Pandansari, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Kamis (6/11/2025).

Dalam kesempatan itu, ia memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program berjalan baik, namun tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi.

“Dari sisi SOP tadi sudah dijalankan dengan baik, anak-anak juga dikontrol untuk cuci tangan. Hanya saja sabunnya perlu diperhatikan lagi agar benar-benar bersih,” jelasnya.

Menurutnya, kebersihan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program MBG agar anak-anak terhindar dari potensi penyakit akibat makanan. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas bahan makanan yang disajikan.

“Dari sisi menu, kami lihat sudah sesuai aturan. Untuk ketersediaan susu, informasinya diberikan satu minggu sekali. Nanti akan kami cek kembali regulasinya,” tegasnya.

Terkait dengan kasus dugaan keracunan makanan yang sebelumnya terjadi di SMPN 1 Kandeman dan SDN Watesalit, Faiz mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium.

“Dua-duanya sedang melalui proses uji lab, kalau nanti hasilnya terbukti bersumber dari makanan yang tidak sesuai, kami akan bersurat ke BGN untuk melakukan review dan audit terhadap izin SPPG yang terkait,” tegasnya.

Ia menambahkan, Satuan Pelaksana Pemberi Gizi (SPPG) yang diduga terlibat kini sudah dinonaktifkan sementara. Pemerintah daerah, kata dia, akan memastikan layanan MBG tetap berjalan dengan aman dan sesuai standar.

“Kami pastikan tidak ada lagi kejadian keracunan di Kabupaten Batang. Kalau ada satu saja terbukti akibat makanan dari SPPG, kami akan minta izin operasionalnya dicabut,” terangnya.

Faiz juga menyampaikan, akan menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk membuat SOP baru terkait evaluasi menu MBG di sekolah. Nantinya, sekolah diwajibkan membuat grup komunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan penyedia makanan.

“Nantinya akan ada dua review, yaitu dari anak-anak dan dari orang tua. SPPG perlu tahu apa yang disukai anak-anak, apa yang tidak, dan apa yang mungkin menimbulkan intoleransi makanan,” ungkapnya.

Melalui mekanisme ini, lanjutnya, pemerintah berharap pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan adaptif terhadap kebutuhan gizi anak-anak.

“Kami ingin program baik ini berjalan maksimal, memberikan manfaat nyata, dan menenangkan orang tua bahwa makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dan bergizi,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)