Yogyakarta - Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Ford Foundation dan NGO Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya, menggelar Workshop Penajaman Tema Strategis Wanatani. Hal ini untuk Penguatan Perhutanan Sosial yang Inklusif terhadap Perempuan.

Tujuannya untuk memperkuat pendekatan responsif gender dalam program Perhutanan Sosial, khususnya dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan wanatani (agroforestry). Serta peningkatan akses terhadap lahan, maupun pengembangan kewirausahaan sosial yang berkelanjutan.

Deputi Manajemen Pengetahuan dari PUPUK Surabaya Feri Zulkifli menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dan menguatkan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

“Kegiatan ini untuk mendorong perempuan lebih aktif dalam pengelolaan perhutanan sosial, menjadi pelaku utama dalam rantai nilai kehutanan sosial yang berkelanjutan,” katanya saat ditemui di Hotel Porta by Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (25/9/2025).

Kasubdit Kehutanan Kemendagri Dyah Sih Irawati menegaskan, pentingnya memasukkan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan daerah.

“Tujuannya agar perencanaan dan penganggaran responsif gender dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perhutanan sosial, serta mendorong replikasi praktik kelompok perempuan,” jelasnya.

Kabid Kehutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yussi Nadia menyoroti pentingnya perhatian terhadap hutan adat.

“Banyak hal yang bisa dimasukkan ke dalam RKPS, termasuk hutan adat yang perlu diperhatikan produktivitasnya melalui pendekatan yang terencana dan partisipatif,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Baperida Kabupaten Batang Bagus Pambudi menekankan, pentingnya indikator pembangunan.

“Perhutanan sosial harus dimasukkan dalam Indikator Utama Pembangunan karena bersifat mandatory, memiliki target jelas, dan akan dievaluasi tahunan,” tegasnya.

Kabupaten Batang, disebut sebagai salah satu lokasi program utama dalam pengembangan perhutanan sosial inklusif. Saat ini terdapat lima Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) aktif yang menjadi contoh praktik baik pengelolaan wanatani berbasis pemberdayaan perempuan.

“Kelima KUPS tersebut terdiri dari Desa Pesantren, Sodong, Bismo, Tombo dan Silurah. Kelima desa ini menjadi model awal dalam penguatan kapasitas kelompok perempuan dalam meningkatkan nilai tambah komoditas hutan dan pertanian melalui pendekatan wanatani berkelanjutan,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Heri/Sri Rahayu)