Batang - Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja tematik dengan fokus isu pengangguran ke Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam pertemuan itu, anggota dewan menyoroti pentingnya pengawasan terpadu dan program khusus untuk menekan angka pengangguran di daerah.

Anggota Komisi B DPRD Jateng dari Fraksi PPP Soleha Kurniawati menegaskan, bahwa persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di provinsi ini mencapai 4,33 persen atau sekitar 950 ribu orang.

“Kami sepakat bahwa bonus demografi harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, bukan menjadi berkah, tapi bisa berubah menjadi bencana sosial,” katanya saat ditemui di Aula Bupati, Kabupaten Batang di Aula Bupati Batang, Selasa (16/9/2025).

Komisi B DPRD Jateng menyambut positif strategi yang dijalankan Pemkab Batang dan menilai pendekatan berbasis sumber daya alam lintas sektoral menjadi langkah tepat.

“Melihat paparan Bupati Batang Ini tentu menjadi bahan berharga yang bisa direplikasi di daerah lain di Jawa Tengah,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Batang memiliki jumlah penduduk 838.187 jiwa, dengan 69,16 persen di antaranya masuk usia produktif. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, usia produktif yang besar ini bisa menjadi bencana sosial. Tapi jika dimaksimalkan, akan menjadi mesin utama pembangunan,” jelasnya.

Dijelaskannya, Pemkab Batang menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan pengangguran yang saat ini tercatat 28.516 jiwa, mayoritas lulusan SMA dan SMK.

“Beberapa langkah yang ditempuh dari Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, yang ditargetkan menampung 32 pabrik hingga 2027 dengan serapan tenaga kerja 80.000125.000 jiwa,” jelasnya.

Kemudian, ada Program DAKER (Pelatihan dan Penempatan Kerja Terintegrasi), yang menargetkan pelatihan 2.000 orang pada 2025 dan 5.000 orang pada 2026. Hingga September ini, 1.000 peserta telah dilatih dan seluruhnya terserap kerja.

“Selanjutnya, Fokus sektor agraris dan UMKM, termasuk pemberdayaan peternak lokal untuk mendukung suplai susu ke Nestlé Batang, serta penguatan batik sebagai sektor budaya sekaligus ekonomi dan Pelatihan berbasis sumber daya alam menggunakan APBD, mencakup perkebunan, hortikultura, hingga peternakan,” terangnya.

Fais juga menyebutkan, selain itu Pemkab Batang juga menyiapkan regulasi insentif pajak bagi UMKM atau industri yang menyerap lebih dari 70 persen tenaga kerja lokal, dengan potongan hingga 50 persen.

Ia menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran membutuhkan dukungan lintas sektor.

Diharapkan, Komisi B DPRD Jateng dan Pemerintah Provinsi Jateng mendukung agar pengangguran di Kabupaten Batang bisa ditekan secara maksimal. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)