Batang - Pemerintah Kabupaten Batang bersama Forkopimda serta seluruh Organisasi masyarakat (Ormas) mendukung kondusivitas dan keamanan wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 1.000 MV di Kabupaten Batang.

Pertemuan yang berlangsung dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki dan jajaran Forkopimda Batang, menjadi momentum penting dalam menguatkan kerja sama antara Ormas-ormas dan pemerintah dari tingkat kecamatan serta desa dengan aparat keamanan.

Ormas yang hadir yakni PCNU Batang, PD Muhammadiyah Batang, GP Ansor, Banser, Kokam, Pemuda Pancasila, Srikandi Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih Indonesia, Sang Pamamong, Lindu Aji, PPDI Tulis dan PPDI Kandeman.

“Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas kehadiran dan dukungan yang diberikan oleh semua Ormas. Kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat sangat penting dalam mencapai pembangunan yang aman dan berkelanjutan,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat ditemui di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Jumat (23/6/2023).

Ia mengatakan, tujuan kita mengundang tokoh masyarakat, Ormas bertujuan agar bisa memberikan edukasi dan pemahaman dengan cara-cara pendekatan yang baik, kita harapkan juga agar aksi yang sudah berjilid-jilid dan dilakukan puluhan kali ini segera diakhiri, karena aksi itu tidak ada solusi juga. Artinya silakan tempuh saja jalur hukum.

Forkopimda Batang yang diwakili oleh Kapolres Batang, AKBP Saufi Salamun, dan Dandim 0736 Batang, Letkol (Inf) Ahmad Alam Budiman, juga menyambut baik kolaborasi antara aparat keamanan dan Ormas-ormas dalam menjaga keamanan masyarakat.

Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun mengatakan, kami berterima kasih atas dukungan yang ditunjukkan oleh Ormas-ormas yang siap bersinergi dengan TNI-Polri. Bersama-sama.

“Kita akan menjaga keamanan dan stabilitas di Kabupaten Batang,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, untuk sekelompok masih beraksi demo, agar kelompok-kelompok masyarakat tersebut segera mengakhirinya.

“Adanya aksi itu memang benar diperbolehkan sebagai penyampaian aspirasi. Tetapi aksi itu justru malahan mengganggu aktivitas masyarakat lain, dan tak kunjung menemukan solusi, saya sarankan alangkah baiknya tempuh jalur hukum,” terangnya.

Ketika pemerintah daerah sudah memberikan ruang diskusi dan memfasilitasi, seharusnya masyarakat juga taat dengan norma-norma hukum yang berlaku.

“Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saya rasa sudah cukup banyak, tapi faktanya mereka tetap tidak terima dengan saran dan solusi yang diberikan, kalau sudah begini tentunya tidak bisa kita biarkan,” tandasnya.

Sementara itu, Dandim 0736 Batang, Letkol (Inf) Ahmad Alam Budiman, mencerminkan semangat gotong royong yang tinggi dalam masyarakat Kabupaten Batang.

“Mudah-mudahan dengan adanya dukungan masyarakat, kehadiran PLTU bisa memberikan manfaat bagi warga, dan situasi keamanan tetap terjaga,” harapnya.

Sikap kami tegas, siap mengawal Pemda dan Polres Batang. Kami akan mendukung langkah-langkah pemda dan polres.

“Mau tidak mau jika masyarakat tidak mau dengan beberapa solusi yang ditawarkan, kita akan ambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)